Arsip Penulis: wiwinsuw4ndi
Pencabutan Perda Melalui Executive Review
Wiwin Suwandi (pegiat tata negara dan anti korupsi) Tribun Timur (Jum,at 24 Juni 2016) menurunkan berita sikap sejumlah daerah di Sulsel yang mempertanyakan alasan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sulsel sendiri tercatat membatalkan 31 Perda karena … Baca lebih lanjut
Menafsir Ulang Nasionalisme Kita
“Nasionalisme harga mati!”. Jika itu pesan yang hendak disampaikan Presiden Jokowi ketika memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, maka kita tidak usah berdebat seputar kewarganegaraan ganda Arcandra. Hukum kewarganegaraan kita yang diatur dalam UU No 12 … Baca lebih lanjut
Menakar Kualitas Calon Wakil Rakyat
Media Indonesia, Kamis 10 APril 2014 Wiwin Suwandi Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Makassar. Peneliti Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Unhas. Gegap gempita pemilu menyebar seantero negeri. Mesin parpol sudah bergerak sejak jauh hari untuk mengkampanyekan partai dan tokoh yang … Baca lebih lanjut
KY BUKAN SUB-ORDINAT KEKUASAAN KEHAKIMAN
Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (PUU) No 4/2014 yang dibacakan pada Kamis (16/02/2014) lalu patut dicermati secara kritis-akademis. Menempatkan dirinya sebagai ‘penafsir tunggal konstitusi’, dalam putusannya MK mengatakan bahwa semua pokok permohonan merupakan ‘jantung’ atau substansi inti dari UU No … Baca lebih lanjut
SAAT NEGARA SERING DITEGUR (Menyoal Pelemik Dana Saksi Parpol)
Polemik dana saksi parpol untuk pemilu 2014 yang tak kunjung berhenti menandakan negara lalai dalam memahami dan membuat peraturan. Dasar teori kebijakan publik selalu berpijak pada asas kepentingan umum, bukan kepentingan sepihak. Selama ini negara sering dipandang keliru atau lalai … Baca lebih lanjut
LEGAL ANOTASI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang MK Menjadi Undang-Undang, terhadap UUD 1945.
A.PENGANTAR Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap UUD 1945 ini bermula dari … Baca lebih lanjut
HUKUM DI ARAS POLITIK
Sudah menjadi sesuatu yang “ditakdirkan”, jika hukum dan politik selalu berjalan beriringan. Sehingga tidak heran kemudian, jika ada isu hukum yang mencuat, maka otomatis diikuti dengan isu politik. Hukum dan politik ibarat “pinang dibelah dua”, “saudara kandung” atau “saudara kembar.” … Baca lebih lanjut
Barisan Kaum Demagog
Setelah reformasi politik pada tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim otoriter Orde Baru (Orba), banyak orang percaya, bahwa demokrasi di Indonesia akan gilang gemilang. Prediksi tersebut tidak sepenuhnya salah, reformasi konstitusi melalui empat tahap amandemen (1999-2002) berhasil mengembalikan trah ‘negara … Baca lebih lanjut
Daulat Rakyat di RUU Pemilukada
RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilukada) yang sementara dibahas di DPR memuat beberapa isu yang menarik didiskusikan secara akademis. Satu diantaranya tentang format pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Jika awalnya gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, maka … Baca lebih lanjut
Menyoal Polemik Perppu MK
Hingar bingar politik nasional tampaknya akan selalu panas dalam beberapa waktu kedepan. Tidak saja soal persiapan menuju pemilu 2014 yang tinggal tersisa beberapa bulan lagi, namun kiprah dan sepak terjang KPK akhir-akhir ini turut mengundang decak kagum. Apalagi pasca penangkapan … Baca lebih lanjut
Wiwinsuw4ndi's Blog 